HIKMAHBUDHI pengurus cabang Malang baru saja melakukan regenerasi kepengurusan. Dari kepengurusan 2016-2018 ke kepengurusan 2018-2020. Satu periode kepengurusan hanya berlaku untuk 2 tahun. Tongkat estafet kepengurusan secara resmi dilanjutkan setelah ada sidang pelantikan.
Tepat tanggal 3 September 2018, bertempat di Hotel Pelangi Dua Malang, sekumpulan mahasiswa Buddhis ini melakukan sidang pelantikan. Mengangkat tema “Membangun Semangat Perjuangan HIKMAHBUDHI yang Progresif, Kreatif dan Inovatif” diharapkan para kader HIKMAHBUDHI mampu berkarya dengan semangat perjuangan agar dapat menghasilkan progres kinerja yang positif, dengan menumbuhkan kekreatifan dalam pengembangan, serta menciptakan inovasi bagi kemajuan bangsa, negara, serta komunitas Buddhis secara keseluruhan.
Acara ini dihadiri sekitar 250 orang yang terdiri dari pimpinan majelis Malang Raya, gerakan mahasiswa, OKP lintas agama, komunitas, dosen, MUSPIDA Malang, dll. Dihadiri juga Bhikkhu Uggaseno, yang memberikan wejangan serta doa kepada para pengurus HIKMAHBUDHI PC Malang.
Setelah Sidang Pelantikan selesai, lalu dilanjutkan dengan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang langsung dibawakan oleh Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah. Dibuka oleh salam “Merdeka” ala Soekarno, ia mempraktikkan dengan simbol tangan kanan membuka lima jari diangkat ke atas bahu. Artinya setiap warga negara mempunyai 5 poin dasar negara yang harus dipanggul di setiap bahu anak bangsa.
Baca juga: Refleksi Hikmahbudhi terhadap Kondisi Komunitas Buddhis di Indonesia
Keempat pilar tersebut dituturkan oleh Basarah yang berisi Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara. UUD NKRI Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara serta ketetapan MPR. NKRI sebagai Bentuk Negara. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.
Dari penjelasan keempat pilar tersebut Ahmad Basarah juga memberikan beberapa informasi seputar latar belakang, proses, hasil perubahan dan naskah asli UUD 1945. “Pada era Orde Baru, segala tindakan yang dilakukan untuk mengkritisi pemerintah disebut anti Pancasila. Sehingga ketika Orde Baru tumbang, Pancasila seolah-olah dijadikan sebuah kesalahan sehingga semua hal yang berbau Pancasila semuanya dihapus, seperti BP7 dihapus, mata pelajaran PMP juga dihapus. Pancasila di awal reformasi dipinggirkan,” ujar dia.
Basarah sempat bercerita bagaimana ia sewaktu menjabat sebagai Ketua Umum GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) bersama-sama dengan HIKMAHBUDHI dalam Kelompok Cipayung+ ikut menumbangkan rezim Orde Baru. Artinya peran komunitas Buddhis juga tak bisa dipinggirkan dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Baginya mengisi acara HIKMAHBUDHI juga menjadi tanggung jawab moralnya sebagai mantan aktivis mahasiswa, bukan hanya semata-mata tugas dari negara.
Basarah pun memberikan contoh-contoh pahlawan beragama Buddha yang ikut sama-sama berjuang meraih kemerdekaan. Namun ia menyayangkan akibat dari kekuasaan rezim Orde Baru, komunitas Buddhis di Indonesia khususnya yang peranakan Tionghoa menjadi tabu untuk membicarakan hal-hal yang berbau politik, soal kenegaraan dan kebangsaan.
Ahmad Basarah memberikan motivasi serta dorongan kepada segenap hadirin, khususnya kader-kader HIKMAHBUDHI Malang agar jangan takut dan minder untuk bercita-cita menjadi para pemimpin bangsa. Sebab Indonesia, bukan hanya dibangun oleh satu golongan atau satu agama tertentu, tetapi seluruh rakyat dan semuanya punya hak untuk menjadi pemimpin agar dapat berkontribusi nyata dalam membangun bangsa dan negara.
=================
Ayo Bantu Buddhazine
Buddhazine adalah media komunitas Buddhis di Indonesia. Kami bekerja dengan prinsip dan standar jurnalisme. Kami tidak dibiayai oleh iklan. Oleh sebab itu, kami membuka donasi untuk kegiatan operasional kami. Jika anda merasa berita-berita kami penting. Mari bordonasi melalui Bank Mandiri KCP. Temanggung 1850001602363 Yayasan Cahaya Bodhi Nusantara
