Dirjen Bimas Buddha melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Keagamaan Buddha tingkat nasional, 15-18 Maret 2022, di Hotel Merlynn Park Jakarta. Musrenbang pertama ini bertujuan membangun dialog, diskusi, musyawarah untuk menemukan arah pembangunan di bidang keagamaan Buddha di Indonesia. Sekitar 120 orang hadir baik langsung maupun secara daring..
Sejumlah tokoh agama, perwakilan lembaga keagamaan Buddha, pejabat serta pegawai Dirjen Bimas Buddha, pembimbing masyarakat Buddha tiap provinsi; dan bimas Buddha kabupaten/kota. Musrenbang menghadirkan empat narasumber yaitu Dewan Pakar IT dari PBNU, Kementrian Badan Perencanaan Nasioal (BPN), Biro perencanaan sekretariat jendral kementrian agama RI, dan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Buddha.
“Adapun tujuannya adalah memaparkan rencana kerja direktorat jendral bimbingan masyarakat Buddha. Memperoleh masukan dari lembaga keagamaan Buddha dan tokoh agama maupun masyarakat Buddha. Menyamakan persespsi sekaligus mensinergikan program kerja antara pemerintah dengan masyarakat. Merumuskan arah dan kebijakan pembangunan bidang keagamaan Buddha berdasarkan sinergi program antara Dirjen Bimmas Buddha dengan lembaga keagamaan Buddha.” kata Albert Kumala, Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi.
Sementara itu, Nyoman Suryadharma, Plt. Dirjen Bimmas Buddha menyampaikan ada 48 organisasi Agama Buddha serta 98 lebih pejabat struktur yang turut dalam musrenbang. Menurutnya kekayaan organisasi lembaga Buddha merupakan potensi yang besar ketika diolah dan berkolaborasi dengan baik.
Untuk mendorong organisasi-organisasi agama Buddha dan para pejabat dalam bersinergi, Nyoman menyampaikan poin-poin besar yang bisa dijadikan acuan dalam pembuatan program kerja para peserta musayawarah. Setidaknya ada lima goal strategic serta programnya dalam sepuluh tahun ke depan.
“Pertama yaitu berkaitan dengan Borobudur, sudah ada dua belas kegiatan berdasarkan nota kesepakatan yang nantinya bisa dijadikan program kerja umat Buddha. Kedua adalah bidang pendidikan yang meliputi program untuk umum, Dhamasekkha, SMB, Pusdiklat, PT, Regulasi, dan tenaga pendidik. Ketiga, pembangunan ekonomi umat yang meliputi program unit usaha dan kreatifitas serta pelatihan life skill (BLK). Keempat, Eksisitensi rumah ibadah Agama Buddha yang meliputi program pembangunan vihara di daerah karakteristik khusus dan eksistensi klenteng. Terakhir, optimalisasi peran organisasi yang meliputi program kolaborasi dan sinergi,” jelasnya.
Di sisi lain ia juga menyampaikan prioritas pemanfataan anggaran tahun 2023 yang bisa dialokasikan sesuai dengan goal strategic dan programnya. Sepuluh prioritas anggaran tahun 2023 yang disampaikannya antara lain untuk optimalisasi pemanfaatan Borobudur dan Mendut untuk penyelenggaraan Pabbaja Samanera/Buddhasiswa, pemenuhan tenaga pendidik serta penyuluh PNS maupun non PNS, pembangunan Dhamasekha/SMB/Pusdiklat di daerah pedalaman, pesisir, perbatasan (karateristik khusus), pembangunan rumah ibadah karakteristik khusus, pelatihan skill (BLK); bantuan sinergi pembinaan umat, penguatan identitas umat (bantuan pratima masuk rumah), bantuan pelestarian seni dan budaya, strategi penyelematan eksistensi klenteng; dan bantuan bus Dhamasekha.
Nyoman berharap semua organisasi, lembaga dan seluruh peserta musyawarah dapat memberikan kontribusi mempercepat akselerasi pembangunan keagamaan Buddha. Acara musrenbang dibuka secara resmi dengan pemukulan gong oleh Nyoman Suryadharma. [MM]
=================
Ayo Bantu Buddhazine
Buddhazine adalah media komunitas Buddhis di Indonesia. Kami bekerja dengan prinsip dan standar jurnalisme. Kami tidak dibiayai oleh iklan. Oleh sebab itu, kami membuka donasi untuk kegiatan operasional kami. Jika anda merasa berita-berita kami penting. Mari bordonasi melalui Bank Mandiri KCP. Temanggung 1850001602363 Yayasan Cahaya Bodhi Nusantara
