Foto : Dok. KCBI
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo, terima Audiensi Panitia Musyawarah Pasamuan Nasional (MUNAS) Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia (KCBI) di Rumah Dinas Ketua MPR RI, Jakarta pada Kamis (11/7/2024).
“Pembukaan MUNAS KCBI rencananya akan diselenggarakan pada hari Jumat, 27 September 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Bapak Ketua MPR RI tadi sudah menjadwalkan hadir dalam pembukaan Munas KCBI,” terang Ketua Panitia Munas KCBI 2024 Eric Fernardo.
Dalam kesempatan ini Bambang Soesatyo menerima aspirasi KCBI agar pemerintah dan parlemen senantiasa mendorong tumbuh kembangnya jurnal yang diterbitkan oleh berbagai kampus di Indonesia maupun yang diterbitkan oleh berbagai organisasi lainnya. Terlebih Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sudah memiliki platform ilmiah daring Science and Technology Index (SINTA) yang menyajikan daftar jurnal nasional yang telah terakreditasi.
“Mempublikasikan artikel jurnal terindeks Scopus sangat baik. Mempublikasikannya di jurnal SINTA juga tidak kalah baik. Karena pada prinsipnya, publikasi ilmiah dari mahasiswa dan dosen di lingkungan perguruan tinggi jangan hanya sebatas memenuhi administrasi akademik. Tidak seperti saat ini, karena harus mengejar Scopus, niat baik meningkatkan gairah publikasi ilmiah malah melenceng menjadi sekadar memenuhi syarat formal administrasi. Jurnal dalam negeri pun terkesan diabaikan,” ujar Bamsoet usai menerima KCBI.
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum & Keamanan ini menjelaskan, upaya meningkatkan publikasi ilmiah harus dilakukan bersamaan dengan pematangan intelektual dari sivitas akademika perguruan tinggi. Sehingga publikasi jangan hanya sebatas memenuhi kewajiban administratif sebagai syarat prosedural kelulusan maupun kenaikan pangkat, yang pada akhirnya justru melahirkan masalah baru berupa moral hazard manipulasi akademik, misalnya dalam bentuk joki maupun penjiplakan karya ilmiah.
“Harus dipupuk rasa kebanggaan menulis di Jurnal dalam negeri. Sehingga budaya menulis, meneliti, dan publikasi bisa tumbuh subur. Orientasi publikasi ilmiah harus dikembalikan kepada tujuan awal untuk saling bertukar gagasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Bukan hanya sebatas mengejar syarat prosedural,” jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini juga menerima aspirasi lain dari KCBI. Yakni tentang perlunya Indonesia memiliki Universitas Buddha. Mengingat jumlah penduduk beragama Buddha di Indonesia tercatat sebanyak 2,01 juta jiwa hingga 31 Desember 2023. Universitas Buddha akan melengkapi berbagai Universitas Keagamaan lain yang sudah ada seperti Universitas Islam, Universitas Kristen, Universitas Katolik, dan Universitas Hindu.
“Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan bisa melakukan pendampingan kepada saudara-saudara Buddhis yang ingin membangun Universitas Buddha. Baik yang ingin membangun dari nol, maupun dengan meningkatkan Sekolah Tinggi Agama Budha yang sudah ada menjadi universitas. Dalam hal ini, negara jangan hanya melihat kepada peraturan semata, melainkan juga harus bisa mengedepankan kebijaksanaan,” pungkas Bamsoet.
Menanggapi pernyataan Bamsoet, Ketua Dewan Pakar DPP KCBI, Idris Gautama, berharap adanya terobosan dari pemerintah dalam mengembangkan lembaga pendidikan Buddha. “Kami juga berharap dari pemerintah membuat terobosan dan meninggalkan salah satu legacy bagi umat Buddha yakni pendirian Universitas Buddhis di Indonesia,” terangnya.
=================
Ayo Bantu Buddhazine
Buddhazine adalah media komunitas Buddhis di Indonesia. Kami bekerja dengan prinsip dan standar jurnalisme. Kami tidak dibiayai oleh iklan. Oleh sebab itu, kami membuka donasi untuk kegiatan operasional kami. Jika anda merasa berita-berita kami penting. Mari bordonasi melalui Bank Mandiri KCP. Temanggung 1850001602363 Yayasan Cahaya Bodhi Nusantara
