Tidak ada penjelasan resmi alasan pergantian Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama RI dari Joko Wuryanto ke Dasikin yang terkesan mendadak. Berita ini cukup ramai dibicarakan di jejaring sosial, dan banyak yang menduga ada kaitannya dengan dugaan korupsi yang selama ini dialamatkan kepada Ditjen Bimas Buddha. (Baca: Dasikin Gantikan Joko Wuryanto Sebagai Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama)
Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) menyayangkan proses pergantian yang mendadak dan terkesan kurang transparan ini. “Komunitas Buddha berhak tahu apa yang terjadi di tubuh birokrasi yang mengurus kemaslahatan umat Buddha di Indonesia,” ujar Eko Nugroho, salah satu aktivis Hikmahbudhi yang juga merupakan sekretaris umum Institut Nagarjuna.
Hikmahbudhi berperan besar dalam terbongkarnya dugaan korupsi di tubuh Ditjen Bimas Buddha sejak pertama kali kasus ini digulirkan setahun lalu. Merekalah yang memberikan laporan data dugaan penyalahgunaan tersebut kepada Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag pimpinan M. Jasin dan KPK. M. Jasin sendiri adalah mantan salah satu ketua KPK. Kiprahnya sebagai Irjen di Kemenag sejauh ini telah membuat pelaku dugaan korupsi pengadaan Alquran berhasil diseret ke meja hijau. (Baca: Dugaan Korupsi di Ditjen Bimas Buddha Kemenag RI Dilaporkan ke KPK)
“Hikmahbudhi menyambut baik dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia yang dipimpin oleh Bapak M. Jasin atas kinerja yang sangat baik, terutama terkait pengusutan dugaan tidak pidana korupsi di Ditjen Bimas Buddha Kemenag RI, dan telah melimpahkan kasus ini kepada Kejaksaan Agung RI,” tulis Hikmahbudhi dalam rilis resminya.
Hikmahbudhi menduga bahwa pencopotan jabatan Joko Wuryanto sebagai Dirjen Bimas Buddha terkait dengan dugaan korupsi. “Karena itu Hikmahbudhi meminta Kejaksaan Agung untuk memeriksa Drs. Joko Wuryanto beserta kroninya, dan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum agar ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku,” bunyi rilis Hikmahbudhi yang ditandatangi oleh ketuanya Adi Kurniawan. (Baca: Hikmahbudhi: Usut Tuntas Dugaan Korupsi di Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama)
Menurut Hikmahbudhi, pencopotan Joko Wuryanto tersebut merupakan awal yang baik dalam menuntaskan dugaan korupsi di Ditjen Bimas Buddha. “Kami berharap penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan, harus bersikap tanpa kompromi mencontoh KPK dalam menangani kasus korupsi Alquran, tidak segan-segan menangkap dan menahan pejabat yang sudah terindikasi korupsi untuk meminimalisir para pelaku itu menghilangkan barang-barang bukti kejahatannya,” harap Eko Nugroho.
Usaha getol Hikmahbudhi mengungkap dugaan korupsi ini bukan untuk menjatuhkan pihak-pihak tertentu. “Menangkap atau memenjarakan pejabat-pejabat Ditjen Bimas Buddha yang korup bukanlah menjadi tujuan gerakan kawan-kawan Hikmahbudhi dan Institut Nagarjuna, yang lebih penting dari itu adalah mendorong adanya transparansi publik dalam pengelolaan anggaran di Ditjen Bimas Buddha,” jelas Eko.
Eko berharap agar Ditjen Bimas Buddha bersedia melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan umat Buddha dalam merancang pos-pos anggaran yang tepat sasaran dan tepat guna. “Tidak lagi terjadi seperti yang sudah-sudah hanya berorientasi proyek, asal-asalan, output dan manfaatnya tidak benar-benar memenuhi apa yang diharapkan dan dibutuhkan oleh umat Buddha,” ujar Eko.
Eko mencontohkan dana bantuan sosial (bansos) yang justru mengalir ke kantong perguruan tinggi agama Buddha (PTAB) dan sejumlah yayasan. Harusnya bantuan tersebut dialokasikan untuk menangani kerawanan sosial komunitas Buddhis. Ia juga mencontohkan dalam hal pengadaan buku yang selama ini asal cetak, bahkan buku-buku yang disusun tak berkualitas dan tak dapat dijadikan rujukan umat atau untuk peningkatan kualitas pendidikan Buddhis.
“Penilaian ini kami dasarkan dari laporan audit yang kami dapatkan dari BPK terhadap laporan anggaran dan kegiatan Ditjen Bimas Buddha dimana di sana ditemukan banyak penyimpangan dan indikasi korupsi,” terang Eko. Laporan-laporan tersebut sudah mereka laporkan kepada KPK untuk diperiksa.
“Jadi, yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana Ditjen Bimas Buddha dalam mengemban amanat benar-benar untuk kemaslahatan umat dan kemajuan Buddhisme di Indonesia,” kata Eko.
Karenanya, Hikmahbudhi meminta kepada Dirjen Bimas Buddha yang baru untuk melakukan reformasi birokrasi dan reformasi struktural di tubuh Ditjen Bimas Buddha sehingga terciptanya lembaga yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hikmahbudhi juga menegaskan akan terus menjadi mitra kritis bagi Ditjen Bimas Buddha, akan mengawasi setiap kebijakan-kebijakan terutama terkait pengelolaan anggaran.
“Anggaran jangan coba-coba diselewengkan dan dikorupsi. Kami mengawasinya dan siap bergerak jika hal itu terjadi!” tegas Eko.
=================
Ayo Bantu Buddhazine
Buddhazine adalah media komunitas Buddhis di Indonesia. Kami bekerja dengan prinsip dan standar jurnalisme. Kami tidak dibiayai oleh iklan. Oleh sebab itu, kami membuka donasi untuk kegiatan operasional kami. Jika anda merasa berita-berita kami penting. Mari bordonasi melalui Bank Mandiri KCP. Temanggung 1850001602363 Yayasan Cahaya Bodhi Nusantara
